Baca Juga
Omnibus law cipta kerja akan memberikan ruang bagi pengusaha mengontrak seorang pekerja atau buruh tanpa batas waktu. RUU Cipta Kerja ini menghapus ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut mengatur tentang aturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
Apakah omnibus Law merugikan buruh?
Namun demikian, Tri Sasono selaku koordinator Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, Gabungan Serikat Pekerja Pelabuhan Indonesia, Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Indonesia, Koalisi Nasional Serikat Pekerja Indonesia, dan Federasi Serikat Pekerja Mandiri menyatakan, tidak ada satupun pasal dalam Omnibus Law UU ...
DPR akan mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja pada Senin (5/10). Aturan ini berisi lebih dari seribu halaman, 174 pasal, dan 15 substansi
Kenapa ada omnibus Law?
Konsep Omnibus Law ini dalam undang-undang bertujuan untuk menyasar isu besar yang memungkinkan dilakukannya pencabutan atau perubahan beberapa undang-undang sekaligus (lintas sektor) untuk kemudian dilakukan penyederhanaan dalam pengaturannya, sehingga diharapkan tidak terjadi konkurensi/persengketaan dan atau
Mengapa buruh menolak RUU Cipta kerja?
Setidaknya ada 7 (tujuh) alasan penolakan KSPI, antara lain RUU Cipta Kerja dinilai menghapus upah minimum kota/kabupaten (UMK) bersyarat dan upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan outsourcing (alih daya) yang tidak ada batas waktu (seumur hidup)
Omnibus Law merugikan siapa?
Isi Omnibus Law Cipta Kerja dianggap merugikan karena menghapus ketentuan upah minimum di kabupaten/kota dan juga dapat menurunkan nilai pesangon ketika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Dalam pasal 88C draft RUU berbunyi, Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengama
Berapa pasal dalam UU Cipta kerja?
Kini, undang-undang tersebut tercatat sebagai UU Nomor 11 Tahun 2020. UU Cipta Kerja terdiri atas 15 bab dan 186 pasal. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan hidup.
UU Omnibus Law nomor berapa?
Pemerintah menerbitkan omnibus law tersebut dengan nama UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Omnibus law UU Cipta Kerja tersebut sudah disahkan DPR sejak 5 Oktober 2020.
Baca juga: Mengenal Apa Itu Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan Isi Lengkapnya
- Perusahaan bangkrut.
- Perusahaan tutup karena merugi.
- Perubahan status perusahaan.
- Pekerja/buruh melanggar perjanjian kerja.
- Pekerja/buruh melakukan kesalahan berat.
- Pekerja/buruh memasuki usia pensiun.
- Pekerja/buruh mengundurkan diri.
Omnibus Law ditujukan untuk siapa?
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan bermanfaat besar untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional dan membawa Indonesia memasuki era baru perekonomian global
iapa yang membuat omnibus Law?
Omnibus law artinya aturan yang dibuat lintas sektor. Ini membuat pengesahan omnibus law oleh DPR bisa langsung mengamandemen beberapa UU sekaligus. Amandemen beberapa regulasi lama dalam satu paket UU membuat omnibus law kemudian disebut sebagai UU sapu jagat.
Omnibus Law menguntungkan siapa?
"Menurut saya UU Omnibus Law Cipta Kerja ini akan menguntungkan kedua belah pihak, baik kalangan pengusaha maupun kalangan pekerja," ucap Aelyn Halim dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10/2020). ... Dengan adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja maka pengurusan perizinan akan lebih mudah dan lewat satu pintu.
Apa yang dimaksud UU Cipta kerja?
Menurut Rancangan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja (RUU Cipta Lapangan Kerja), Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat
Apa Kontroversi UU Cipta kerja?
Berikut adalah pasal kontroversial UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta kerja yang sudah disahkan, salah satu poin yang tidak disepakati oleh serikat buruh adalah penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK). ... Penghapusan itu dinilai membuat upah pekerja bisa lebih rendah dari penghasilan yang didapatkan saat ini.
Kapan UU Cipta kerja diberlakukan?
Beleid tersebut tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan demikian seluruh ketentuan dalam UU Cipta Kerja setebal 1.187 halaman mulai berlaku sejak 2 November 2020.
Apakah omnibus Law menguntungkan buruh?
Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja menimbulkan penolakan di banyak daerah. Pasalnya, Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan DPR, Senin (12/10) dinilai merugikan buruh. ... Ini sebuah suatu langkah yang sangat bagus, yang sangat menguntungkan para pekerja dan buruh,” jelasnya.
